Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan pandangannya dalam dialog dengan CEO Forbes, Steve Forbes, di acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di The St. Regis, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Prabowo menguraikan rencana untuk merasionalisasi badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia, menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien dan profesional.
Prabowo mengarahkan CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, untuk mengurangi jumlah BUMN yang ada dari sekitar seribu perusahaan menjadi lebih sedikit, mungkin antara 200 hingga 240. Pengurangan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan pelat merah, dengan fokus pada pencarian talenta terbaik untuk mengelola BUMN tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa saat ini kesempatan bagi ekspatriat untuk memimpin BUMN menjadi lebih terbuka, sebuah langkah yang dianggapnya penting untuk mencapai standar internasional dalam pengelolaan. Menurut Prabowo, perbedaan antara pelaku ekonomi dan politik perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk peningkatan efisiensi, termasuk penghapusan tantiem bagi pejabat dan pengurangan separuh jumlah komisaris di perusahaan BUMN. CEO Danantara menyatakan bahwa efisiensi manajemen ini berpotensi menghemat hingga 500 juta dolar AS setiap tahun.
Mengoptimalkan Pengelolaan BUMN di Indonesia
Prabowo mengungkapkan keyakinan bahwa pengelolaan BUMN dapat ditingkatkan secara signifikan melalui rasionalisasi dan pengurangan jumlah perusahaan. Dia berpendapat bahwa dengan memiliki lebih sedikit BUMN, manajemen akan lebih mudah dan terarah, yang akhirnya berkontribusi pada hasil keuangan yang lebih baik.
Dengan pendekatan baru ini, Prabowo berharap semua BUMN bisa berfungsi sebagai perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam memastikan bahwa BUMN dapat bersaing di pasar global.
Penghapusan komisaris yang berlebihan di BUMN menjadi langkah strategis untuk menghindari pemborosan. Dalam banyak kasus, jumlah komisaris sebelum pemangkasan bisa mencapai angka yang tidak proporsional, yang tentu tidak efisien.
Prabowo juga menekankan perlunya BUMN untuk memiliki dewan komisaris yang efektif, bukan hanya dalam jumlah tetapi juga dalam fungsi pengawasan. Dengan melakukan penerapan kebijakan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih sehat.
Dampak Kebijakan terhadap Keuangan BUMN
Kebijakan pengurangan komisaris di BUMN tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah untuk memotong biaya, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas. Penghematan biaya yang dihasilkan dapat digunakan untuk investasi yang lebih produktif di berbagai sektor.
Konteks ini menjadi penting ketika melihat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. Efisiensi manajemen yang dituntut saat ini akan berujung pada peningkatan daya saing BUMN di tingkat internasional.
Menurut Rosan Roeslani, efisiensi yang dicapai melalui pemangkasan komisaris dapat membawa manfaat jangka panjang bagi semua perusahaan pelat merah. Meskipun perubahan ini mungkin tampak radikal, hasil yang diharapkan adalah peningkatan kualitas di setiap aspek operasional.
Prabowo juga menyoroti bahwa setiap individu yang terlibat dalam manajemen harus memiliki kompetensi dan keahlian yang diakui secara internasional. Langkah ini diperlukan untuk menyelaraskan BUMN dengan praktik terbaik global.
Peran Ekspatriat dalam Pengelolaan BUMN
Pembukaan kesempatan bagi ekspatriat untuk memimpin BUMN adalah langkah progresif yang diambil oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menarik keahlian global yang dapat memperkuat pengelolaan perusahaan-perusahaan ini.
Dengan latar belakang dan pengalaman internasional, para ekspatriat diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam pengelolaan BUMN, mendorong inovasi dan praktek terbaik. Tujuan jangka panjang dari kebijakan ini adalah menciptakan sinergi antara ekonomi lokal dan strategi global.
Prabowo mengungkapkan antusiasmenya atas inisiatif ini, meskipun menyadari adanya tantangan. Ia berharap bahwa dengan mengatasi ketidakcocokan antara ekonomi dan politik, akan ada kemajuan signifikan demi kepentingan negara.
Kehadiran ekspatriat di pos-pos strategis dapat mengurangi kesenjangan dalam pengelolaan dan mempermudah transfer pengetahuan. Ini merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan masa depan.
